Nasional

Rektor Undaris Ungaran : Gugatan Eggi Sudjana ke Jokowi Masih Prematur

Dr. Drs. Honi Sejati, SH, M. Hum (Rektor Undaris, Ungaran) :

Gugatan ini perdata, sehingga yang dicari adalah kebenaran formil. Pada gugatan perdata ada dua, pertama PMA (Perbuatan Melawan Hukum) dan Pasal 65 KUHP Perdata. Yang jadi pertanyaan, apakah Eggy Sujana memiliki bukti formil atau tidak, antara Jokowi secara hukum pribadi, ada tidak hitam diatas putih, ada tidak bukti-bukti formil. Sehingga jika tidak ada bukti-bukti formil, berarti tidak punya legal standing.

Gugatan perdata merupakan gugatan formil, maka yang harus dicari adalah harus ada bukti hitam diatas putih, apakah antara pihak penggugat dan tergugat ada perjanjian hitam diatas putih. Seperti adanya kontrak politik yang ditandangani antara si penggugat dengan tergugat.

Kalau Jokowi tidak memiliki hitam diatas putih (legal standing), berarti Eggy Sujana juga tidak mempunyai legal standing. Maka dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh PTUA bisa saja kalah dipengadilan karena tugas Majelis Hakim adalah menerima, memeriksa, memutus suatu perkara. Tentunya nanti yang akan diperiksa pertama-tama adalah para pihak. Diantara para pihak yang diperiksa, yakni antara penggugat dan tergugat , apakah memiliki hubungan hukum. Barangkali ada suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk AU (Autentik) atau ABT (Akta Bawah Tangan), itu boleh saja.

JIka itu ada atau salah satunya ingkar janji (misalnya Jokowi ingkar janji/one prestasi) maka gugatan bisa dilakukan.
Pada gugatan yang dilakukan PTUA tidak ada bukti formil hitam diatas putih, maka gugatan itu tidak bisa diluluskan meski pihak penggugat menyertakan bukti-bukti kliping artikel pemberitaan media massa dan rekaman video ketika pihak tergugat berkampanye.
Dimasukannya gugatan yang dilakukan oleh PTUA, lebih dominan didasari oleh motivasi politik. Sebab dalam mengajukan gugatan perdata yang dicari adalah kebenaran formil.

Kalau mungkin pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil. Formil bisa dengan bukti kwitansi atau surat perjanjian yang bisa dijadikan dasar untuk menggugat di Pengadilan Negeri. Selama bukti formil itu tidak ada, berarti tidak mempunya legal standing dan kapasitas untuk menggugat ke Pengadilan Negeri.

Dalam menanggapi kasus gugatan ini, Majelis Hakim sifatnya menunggu, harus menerima, memeriksa, memutus perkara. Lalu mencari ada tidaknya hubungan hukum antara pihak penggugat dan tergugat. Manakala tidak ada hubungan hukum, maka hakim akanmengembalikan gugatan. Itu namanya tidak memenuhi syarat formil atau gugatan NO (ditolak karena tidak mempunyai syarat formil) karena tidak mempunyai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Proses pelaksanaan sidang gugatan diatur oleh hukum acara. Yang pertama, pihak penggugat dipanggil begitupun dengan pihak tergugat. BIlamana penggugat datang kepersidangan, namun pihak tergugat tidak datang, maka pihak tergugat akan diberi kesempatan tidak menghadiri persidangan sebanyak dua atau tiga kali. Namun jika pihak tergugat datang meski diwakili oleh kuasa hukumnya, maka gugatan akan diproses.

Sebelum gugatan diproses, akan ada upaya damai dulu. Tapi disini yang ditelaah, bahwa penggugat datang namun tergugat tidak datang. Berarti ketidak hadiran tergugat ini dinamakan diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat, nanti akan diputus ‘postek’. Nantinya hakim akan melakukan pemeriksaan, meski tidak dihadiri oleh tergugat tidakserta merta penggugat akan menang meski tidak dihadiri oleh tergugat.

Nantinya akan ditelusuri hubungan hukum antara si penggugat dengan tergugat.
JIka ternyata hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan hukum (ingkar janji/tidak ada bukti formil).
Kasus yang terjadi pada Eggy Sudjana bisa menjadi pelajaran bagi pubik, dimana seorang yang ingin menjadi pejabat janganlah mudah membuat janji/kampanye yang muluk-muluk dan membuat masyarakat senan atau terngiang-ngiang tanpa bisa dilaksanakan dan tidak realistis. Tapi marilah membuat janju/kampanye yang visi-misinya realistis dan aplikatif. Maka akan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada rakyat.

Masih berjalannya pemerintahan Jokowi, jika ada hubugan hukum dalam gugatan tersebut, maka gugatan bisa diproses. Namun gugatan akan dikatakan ‘premature’ sebab pemerintahan Jokowi masih dalam proses (saat ini masih berjalan) dan baru akan berakhir pada 2024. Sehingga belum saatnya pemerintahan Jokowi digugat.

Jadi meskipun ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat namun gugatan dikatakan premature.
Kalaupun gugatan dimaksudkan untuk menggugat kepemrintahan Jokowi pada periode pertama, juga tidak masuk akal (tidak bisa) sebab laporan resmi pertanggungjawaban Jokowi sebagai Presiden periode itu sudah disampaikan dan tidak ada gugatan yang diajukan setelahnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top