Hukum

Berkaca Kasus Yusman, Menteri Yasonna Akui Hukum RI belum transparan

Merdeka.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui sistem peradilan di tanah air jauh dari kata sempurna. Ini berkaca pada kasus Yusman Telaumbanua. Yusman dipidana mati oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nias empat tahun lalu atas kasus pembunuhan terhadap tiga orang pada 2012. Padahal saat itu, usia Yusman masih di bawah umur.

“Di mana-mana juga tidak ada yang sempurna. Bukan hanya pernah terjadi di Indonesia, di Amerika juga pernah, sudah mau suntik mati, dibatalin, ada bukti baru, pernah kejadian,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/8).

Yusman menghirup udara bebas bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-71 setelah mendapat remisi. Usai dibebaskan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pemerintah mengevaluasi penerapan hukuman mati di Indonesia.

Alasannya, Yusman menjalani proses peradilan yang tidak seharusnya sebelum dinyatakan bebas. Berkaca pada kasus Yusman, Yasonna berharap sistem peradilan di Indonesia harus terbuka dengan novum-novum baru dalam setiap kasus yang ditangani.

Menurut dia, saat ini masih banyak ruang untuk menyatakan keberatan atas suatu putusan pengadilan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

“Proses hukum juga harus transparan, peradilan juga harus mau terbuka dengan bukti-bukti novum baru. Silakan saja KontraS menyampaikan pikiran-pikiran seperti itu,” katanya.

Lebih jauh, Yasonna berharap pula perbaikan sistem peradilan harus pula dilakukan dalam aspek pelayanan serta integritas penyidik kepolisiannya.

“Kalau ancaman hukuman mati harus betul-betul ada jaminan pendampingan hukum. Hukum acara pidana harus didampingi pengacara. Dalam kasus Yusman, ditemui juga walaupun polisi tidak mengakui tindakan-tindakan kekerasan. Tentunya saya kira MA (Mahkamah Agung) pasti harus melakukan evaluasi tentang proses-proses peradilan, harus betul-betul memenuhi hukum acara yang benar,” katanya.

Yusman menjalani proses peradilan yang tidak seharusnya karena saat kasusnya bergulir, dia berstatus remaja putus sekolah yang tidak memiliki identitas atau dokumen hukum apa pun yang menunjukkan usianya masih di bawah umur.

Penyidik lalu mengubah identitasnya sebagai pria dewasa sehingga hak-haknya sebagai terdakwa anak dilanggar. Lantas, dia dipaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik yang menangani kasusnya.

Isi BAP berbahasa Indonesia tersebut tak dipahami oleh Yusman. Hal itu dikarenakan dirinya hanya memahami bahasa daerahnya, yakni Nias. [ded]

 

sumber : https://www.merdeka.com/peristiwa/berkaca-kasus-yusman-menteri-yasonna-akui-hukum-ri-belum-transparan.html

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top